Padang Pariaman, Siber8com _ Di tengah dinamika politik dan tantangan birokrasi yang kian kompleks, nama Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), kembali mencuri perhatian publik. Sosok yang lama dikenal di kancah politik nasional itu kini hadir dengan gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik.
JKA tampil sebagai figur yang memadukan ketegasan dalam prinsip dengan empati terhadap masyarakat. Di balik karakter kepemimpinannya yang dikenal lugas, ia tetap menampilkan sisi humanis sebagai kepala keluarga sekaligus pejabat publik yang membuka ruang dialog dengan warganya.
Dorong Optimalisasi Anggaran Pusat
Pada masa pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran nasional, JKA disebut-sebut berhasil mengamankan dukungan anggaran pusat untuk berbagai program pembangunan di Padang Pariaman. Langkah tersebut memperkuat persepsi publik terhadap kapasitasnya dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat serta memperjuangkan prioritas pembangunan daerah.
Riak Politik Pascapilkada Masih Terasa
Meski berbagai program terus berjalan, dinamika politik lokal belum sepenuhnya reda pasca Pilkada 2024. Berbagai kritik dan isu yang berkembang di ruang publik kerap diarahkan kepada pemerintahannya. Sejumlah pihak menilai sebagian serangan bersifat politis, berasal dari rivalitas lama maupun ekspektasi yang tidak terakomodasi.
Namun, JKA menegaskan bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan sesuai jalur. Ia beberapa kali menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, termasuk dengan memastikan layanan publik bebas dari pungutan liar — sebuah pesan yang kerap ia sampaikan dalam berbagai forum resmi.
Komitmen Antikorupsi dan Reformasi Birokrasi
Sejak menjabat, JKA menempatkan integritas birokrasi sebagai salah satu fokus utamanya. Ia mendorong pembenahan sistem, memperketat mekanisme pengawasan internal, serta mengajak aparatur sipil negara menjaga profesionalitas dan akuntabilitas.
Pemerhati kebijakan daerah menilai pendekatan tersebut menjadi salah satu kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Membangun Nilai, Bukan Sekadar Infrastruktur
Bagi JKA, pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembaruan tata nilai. Ia mendorong pembentukan budaya kerja yang melayani, serta pemerintahan yang peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah ekspektasi warga yang terus berkembang, JKA menegaskan bahwa perubahan membutuhkan konsistensi dan keberanian mengambil keputusan, meski tidak selalu populer. Ia menyebut hal itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral sebagai pemimpin daerah..(Ril)
